Netralitas Siaran Menjelang Pemilu Bag2

Sesuai dengan pedoman ini, lembaga penyiaran, termasuk televisi, tidak boleh bersikap partisan terhadap salah satu peserta pemilu. Lembaga penyiaran juga tidak boleh menyiarkan program siaran yang dibiayai peserta pemilu. Dalam pemilu yang lalu, prinsip netralitas itu diabaikan. Ada televisi yang amat kentara menyokong salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden, bahkan larut dalam kampanye hitam menyerang pasangan lawan. KPI saat itu menilai lima media televisi tidak netral dalam menyiarkan pemilu. Lima televisi memberikan porsi pemberitaan lebih bagi pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Adapun satu televisi menyiarkan secara berlebihan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Peta keberpihakan televisi akan berubah pada pemilu presiden mendatang, tapi hakikatnya sama: netralitas dalam penyiaran harus ditegakkan. Pemilik dan pelaku penyiaran semestinya menyadari bahwa frekuensi yang mereka gunakan adalah milik khalayak luas. Mereka tak boleh bersikap partisan dalam memberitakan kegiatan partai politik dan pasangan calon presiden-wakil presiden. Bila pelanggaran seperti pada pemilu lalu kembali terjadi, Komisi Penyiaran tak perlu ragu merekomendasikan agar izin siaran mereka dicabut. Kementerian Komunikasi dan Informatika pun harus berani membela kepentingan publik dengan mengambil kembali frekuensi dari pemilik televisi yang nakal. Frekuensi itu bisa dilelang lagi dengan seleksi lebih ketat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *