Upaya Meningkatkan Standar Perdagangan Biji Kakao

Upaya Meningkatkan Standar Perdagangan Biji Kakao

Sampai sekarang masih banyak petani menjual produksi kakaonya dalam bentuk biji belum difermentasi yang dihargai rendah oleh pedagang. Mereka tidak mau repot mengolah biji kakao karena masih ada yang mau membeli kakao nonfermentasi tersebut. Untuk mendorong petani, pedagang, dan industri memproduksi dan menggunakan biji kakao fermentasi, pemerintah meluncurkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.67/Permentan/OT.140/5/2014 tentang persyaratan mutu dan pemasaran biji kakao. Untuk mendukung operasionalisasi beleid yang keluar 12 Mei 2014 tersebut, pada 1 April 2015 pemerintah menerbitkan empat pedoman, yaitu 1) Pe doman Pembentukan UFPBK, Penerbitan STP, dan Penerbitan SKAL_BK 2) Pe doman Penanganan Pascapanen 3) Pedoman Penerbitan SKKM dan SJM_BK dan 4) Pedoman Pengambilan Contoh dan Pengujian Mutu Biji Kakao.

Ditunda 36 Bulan

Permentan 67 mengatur, kakao yang diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib menyertakan Surat Keterangan Asal Lokasi Biji Kakao (SKAL-BK) dari Unit Fermentasi dan Pemasaran Biji Kakao (UFPBK) yang menerangkan asal biji kakao dan telah memenuhi persyaratan mutu sebagai pelengkap administrasi dalam proses perdagangan dan/ atau peredaran biji kakao. Tapi dalam Permentan itu tidak dinyatakan secara jelas batasan luasan atau produksi untuk membentuk satu UFPBK. “Kami mengharapkan dalam satu desa sentra kakao dapat terbentuk satu UFPBK. Namun kondisi saat ini masih jauh dari yang kami harapkan. Calon UFPBK yang terbentuk baru dua untuk setiap provinsi dan belum teregister,” ungkap Ir. Dedi Junaedi, M.Sc., Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian. Implementasi Permentan 67/2014 di lapangan ternyata menghadapi sejumlah kendala.

Berita Lain : kota-bunga.net

Menurut Dedi, ada lima hal yang menyebabkan beleid itu belum dapat diberlakukan seperti rencana semula, yakni 21 Mei 2016. Pertama, adanya perubahan nomenklatur organi sasi Kementerian Pertanian sebagai wujud implementasi dari Permentan No.43 tahun 2015 tentang Tata Or ganisasi Kementerian Pertanian. Selain itu, lanjut dia, pengurangan anggaran di Kementerian Pertanian pada 2016 juga menghambat upaya penyiapan infrastruktur (kelembagaan, SDM, modal) untuk implementasi Permentan. Tambahan lagi, ada permintaan penundaan dan pengkajian kembali pemberlakuan Permentan No. 67/Permentan/OT.140/5/2014 dari para pemangku kepentingan (stakeholder). Pun hasil rapat pertemuan terbatas di Dewan Pertimbangan Presiden tanggal 20 April 2016 tentang Implementasi, Deregulasi, Debirokrasi, dan Fasilitas pada Industri Makanan dan Minuman mendukung penundaan.

Apalagi berdasarkan uji petik di beberapa sentra kakao dijumpai kurangnya infrastruktur pendukung, yaitu: 1) jumlah UFPBK belum cukup akibat beberapa kendala seperti kurangnya/tidak ada modal usaha, kelembagaan petani kurang solid serta keterbatasan sarana dan prasarana, dan (2) SDM Pembina dan Pengawas UFPBK terbatas. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, “Kami memandang perlu untuk menunda pemberlakuan permen tan dimaksud selama 36 bulan,” ujar Dedi yang sebelumnya menjabat Di rektur Pemasaran Internasional, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian ini.

Melibatkan Kementerian Terkait

Agar implementasi peraturan itu tidak lagi menghadapi kendala, Kementerian Pertanian akan mengkaji secara komprehensif Permentan No.67/2014 dan peraturan teknis lainnya yang melibatkan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. “Kami juga mendorong dua kementerian itu untuk segera mengeluarkan regulasi terkait guna mendukung pemberlakuan Permentan ini sehingga dapat mengatasi kekosongan regulasi yang mengatur per dagangan, khususnya harga dan penekanan kepada industri pengolahan cokelat untuk dapat menyerap kakao fermentasi yang telah dihasilkan petani melalui UFPBK,” tandas Dedi. Pihaknya juga menyusun rencana aksi sebagai berikut: 1.

Sosialisasi peraturan dan pedoman pendukung Permentan No.67/2014 agar dapat dipahami semua pemangku kepentingan (stakeholder) di bidang kakao 2. Membangun kelembagaan (capacity building) pengujian mutu kakao dengan tujuan agar petani/petugas yang ditunjuk UFPBK mampu serta terampil dalam menguji dan menilai kakao yang dihasilkannya 3. Menerapkan sistem jaminan mutu kakao supaya UFPBK dapat menerapkan kaidah-kaidah sistem jaminan mutu sehingga mampu dan memperoleh Sertifikat Jaminan Mutu (SJM) dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) 4. Memberikan bantuan peralatan pascapanen kepada calon-calon UFPBK 5. Memberikan bantuan peralatan pengolahan kepada UFPBK yang secara mandiri mampu menghasilkan produk olahan cokelat agar petani menikmati nilai tambah dari kakao 6. Membangun kelembagaan pengawas mutu kakao yang berasal dari OKKPD dengan tujuan agar pengawas mutu mampu serta terampil dalam pengujian mutu kakao dan menilai kesesuaian UFPBK pada proses mendapatkan sertifikat jaminan mutu kakao.

Penambahan UFPBK

Untuk memperlancar penerapan Permentan 67 di lapangan, pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota perlu menindaklanjutinya dengan regulasi teknis berbasis kearifan lokal. Karena itu, menurut Dedi, pada rencana kerja 2017-2019, pihaknya menargetkan penambahan 36 UFPBK dengan petani binaan masing-masing sebanyak 20 orang per tahun. “Ke-36 UFPBK ini tersebar di 18 provinsi sentra kakao penerima dana dekonsentrasi penerapan sistem jaminan mutu kakao dengan total anggaran Rp. 3,3 miliar per tahun,” jelasnya. Jadi, pada 2019 ditargetkan terbentuk 132 UFPBK dengan total petani 2.640 orang yang tersebar di provinsi sentra kakao, terdaftar dan siap disertifikasi jaminan mutu oleh OKKPD.

Rencana kerja 2017–2019 juga menargetkan 20 orang petani per tahun yang dilatih mampu dan terampil menguji mutu kakao di 18 provinsi sentra kakao penerima dana dekonsentrasi capacity building pengujian mutu kakao dengan total anggaran Rp. 2 miliar per tahun. “Pada 2019 total petani terampil menguji mutu kakao sebanyak 1.320 orang yang tersebar di provinsi sentra kakao,” ulas Dedi. Pemerintah Pusat mengalokasikan dana bersifat pemicu sehingga seluruh rencana aksi tersebut tentu belum dapat mencakup target satu desa satu UFPBK. Karena itu diperlukan kerjasama dan peran aktif pemerintah daerah, asosiasi, eksportir, pedagang pengumpul, dan industri pengolahan cokelat dalam membentuk dan membina UFPBK yang menjadi mitranya agar mampu menghasilkan kakao bermutu sesuai amanat Permentan 67.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *